Aktifitas Tambang Ilegal di Eks Koba Tin Melibatkan kolektor Timah Lokal

Anjar Sujatmiko    •    Rabu, 27 Desember 2017 | 17:44 WIB
Ekonomi
Gudang peleburan timah di kawasan PT Koba Tin terkunci. (internet)
Gudang peleburan timah di kawasan PT Koba Tin terkunci. (internet)

WOWTAMBANG - Aktifitas penambangan mineral pasir di kawasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eks Koba Tin Kabupaten Bangka Tengah kian marak terjadi. Padahal IUP Koba Tin tersebut saat ini sedang dalam pengawas pemerintah. 

Wakil ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto menyesalkan hal tersebut. Dikatakan Dedy meski PT Koba Tin tidak lagi beroperasi namun status pengawasan terhadap kawasan maupun aset perusahaan semua kewenangannya berada di Pemerintah.

"IUP Koba Tin masuk dalam pengawasan Pemerintah, karena Koba Tin sendiri masih ada hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi seperti masalah reklamasi dan hak - hak karyawan yang hingga saat ini belum terselesaikan," ujar Dedy, Rabu (27/12/2017).

Menurut Dedy, maraknya tambang pasir timah yang dilakukan secara massal di Bangka Tengah sudah menggurita. Pihaknya mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap reklamasi wilayah tambah pasir timah yang sudah di eksploitasi tersebut nantinya. 

"Ini perlu ditindak lanjuti karena terkait reklamasi siapa yang akan bertanggung jawab ,kalau sudah seperti itu dengan maraknya tambang yang berlomba lomba mengeksploitasi IUP Koba Tin, siapa yang akan bertanggung jawab," tukas Dedy.

Politisi partai Gerindra ini juga menilai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan lamban.

"Jangan sampai terkesan melakukan pembiaran dan terkesan balas budi dan membiarkan masyarakat menambang, tanpa adanya legalitas yang jelas sedangkan kerusakan lingkungan dan reklamasi tanggungjawab siapa," tegasnya.

Dedy menduga dibalik maraknya aktifitas tambang pasir timah tersebut ada keterlibatan para kolektor - kolektor timah lokal.

"Bisa jadi melibatkan kolektor-kolektor timah lokal yang memotori tambang tambang rakyat tersebut  untuk mengeksploitasi IUP Koba Tin," tuturnya.

Ia meminta kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas terhadap aktifitas tambang pasir timah di IUP eks Koba Tin.

Tidak hanya itu saja, Dedy meminta kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri siapa yang menampung pasir timah tersebut. 

"Aparat penegak hukum harus mengusut dan menelusuri hasil timah yg mengeksploitasi IUP Koba Tin jual kemana dan siapa yang menampung, illegal  Mining di Bangka tengah dalam IUP Koba Tin sudah sangat menggurita," tukasnya. 

Halaman