Pilkada 2018 Ajang Pembuktian KPU Kepada Publik

Diskusi publik refleksi akhir tahun 2017 dengan tema “Menakar Kesiapan KPU Selenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Jumat (22/12) di Jakarta. (dok/KPU)
Diskusi publik refleksi akhir tahun 2017 dengan tema “Menakar Kesiapan KPU Selenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Jumat (22/12) di Jakarta. (dok/KPU)

WOWPEMILU - KPU memerlukan masukan-masukan sebagai catatan untuk kinerja KPU selama tahun 2017, “Pilkada serentak 2018 itu bersifat strategis, karena hanya berjarak 10 bulan dari pelaksanaan Pemilu 2019. Apabila pelaksanaan pilkada 2018 berjalan baik, maka meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu 2019, namun apabila pilkada dianggap gagal, maka tingkat kepercayaan akan turun,” tutur Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi publik refleksi akhir tahun 2017 dengan tema “Menakar Kesiapan KPU Selenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Jumat (22/12) di Jakarta, seperti diberitakan portal resmi http://kpu.go.id.

Narasumber diskusi yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi II DPR RI, dan pegiat pemilu dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta partai politik (parpol), kementerian/lembaga, pegiat pemilu, organisasi masyarakat, dan media massa.

Diungkapkan Arief, anggaran Pilkada 2018 di 171 daerah, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai Rp11,929 triliun lebih.

"Pilkada tersebut melibatkan 277.555 orang PPK dari 5.551 kecamatan, 323.630 orang PPS dari 64.726 kelurahan/desa," tambah Arief.

Sementara, Anggota Bawaslu Afifuddin mengungkapkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus memahami arti penting kepercayaan publik.

“Bawaslu memberikan catatan selama 8 bulan ini, antar lembaga penyelenggara pemilu harus lebih sering koordinasi informal. Bawaslu juga berharap ada hubungan baik antara KPU dan Bawaslu, terutama di provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Afif.

KPU juga diminta dalam membuat peraturan terlebih dahulu diselesaikan di hulu, hilir dengan stakeholder kemudian, jadi dibicarakan dengan Bawaslu dan DKPP, juga diberdayakan mantan anggota KPU, Bawaslu dan DKPP dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). KPU diminta tetap melindungi hak suara warga yang belum mepunyai e-KTP.

“Kami juga mengusulkan agar ada staf ahli yang diberdayakan untuk pendampingan di Papua, mengingat indeks sengketa yang tinggi di Papua, sehingga tidak sering ada pemungutan suara ulang lagi di Papua,” usul anggota DKPP Alfitra Salam.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL